Home / Covid-19: Waspada, Indonesia Darurat Pangan

Pilihan Editor - Opini

Covid-19: Waspada, Indonesia Darurat Pangan

17 Apr 2020

7043 kali

Oleh: Dedet Deperiky

Dalam diskusi saya dua tahun yang lalu di Seminar Nasional Agroindustri di Sekolah Pascasarjana IPB tahun 2018, saya menyatakan dengan tegas “bahwa persoalan supply chain pangan merupakan hal yang musti menjadi prioritas utama dalam kedaulatan pangan, jika pemerintah masih saja impor kebutuhan pangan dan negara tersebut melakukan “delivery threats” karena kondisi darurat, maka Indonesia hanya mampu bertahan selama 7 bulan”.

Kedaulatan pangan Indonesia sepenuhnya masih bergantung kepada impor dari beberapa negara seperti, Kanada, Amerika Serikat, China, Thailand, Vietnam, India dll. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019 bahwa BPS memberikan data bahwa impor bahan pangan terbesar periode Januari-November 2018 adalah biji gandum mencapai 9,6 juta ton kemudian diikuti komoditas gula seberat 4,8 juta ton. Lalu, Impor garam 3 juta ton, kedelai 2,4 juta ton serta beras 2,4 juta ton.

Ketika awal pandemi covid-19 dengan kurs satu dollar adalah 13.000. Harga impor pangan sudah naik menjadi 12 % dan saat ini kurs satu dolar sudah mencapai 16.000. tentunya jika pemerintah mengimpor lagi, maka bisa dibayangkan berapa triliun lagi dana itu akan dikeluarkan. Masalah yang terjadi bukanlah di mahal produk impor tersebut tetapi lebih dari persoalan ketersedian bahan pangan tersebut, tentu saja di saat covid-19 ini negara negara tersebut lebih menfokuskan kebutuhan dalam negerinya, Amerika sebagai penyuplai bahan pangan gandum terbesar di Indonesia, juga akan “pikir-pikir” untuk mengirimkan produknya, Vietnam sebagai penyumplai kebutuhan gula akan juga berpikir ulang mengrimkan gulanya ke Indonesia, tentunya mereka akan berfikir untuk ketersedian di negara mereka sendiri.

Apa yang akan terjadi?

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketersedian pangan terganggu. Kondisi yang sangat kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada stabilitas nasional seperti kenaikan harga pangan (baca:beras) pada waktu krisis tahun 1998, dapat memicu keresahan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah jika Pemerintah selalu meningkatkan ketersedian pangan bagi masyarakat, ketersedian pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan ketersedian pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik pangan yang mudah diakses oleh setiap orang dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Pada awal Desember 2019, ketika terjadi wabah covid-19 di Wuhan, pemerintah bisa jadi tidak menyangka kegawatan situasi sehingga tidak mengantisipasi wabah virus ini dan terlalu menggagap enteng virus ini. Implikasi dari virus ini bisa jadi meluas ke seluruh sektor baik di sektor pertanian maupun di sektor non pertanian, akibatnya sampai saat ini belum ada klarifikasi pemerintah tentang ketersedian pangan untuk sampai 6-12 bulan kedepan, apalagi nanti kita pandemi virus covid-19 ini tidak kunjung selesai, bisa dibayangkan apa yang terjadi di negara ini jika kebutuhan pangan tidak tersedia lagi?

Apabila masalah ini tak kunjung jadi perhatian utama para para akademisi dan perhatian pemerintah maka nanti bisa jadi akan timbul keresahan dan gejalak sosial yang luas dan berdampak pada terjadinya krisis pangan yang sangat kita takutkan. Tanpa ketersedian pangan yang cukup, maka semua sektor di seluruh aktifitas akan lumpuh total, dokter dan perawat tidak lagi bisa manangani pasien karena kelaparan, dosen tidak lagi bisa mengajar karena kelaparan, TNI dan Polri tidak bisa menjalankan fungsi nya sebagai Abdi Negara karena kelaparan, mahasiswa tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena universitas tidak lagi bisa dijalankan, kantor kantor pemerintah akan tutup, semua sektor bisnis akan lumpuh, dan bisa dibayangkan jika pemerintah tidak serius melihat persoalan ketersedian pangan di masa pandemi covid-19 ini? Gejalak sosial apakah yang terjadi? karena menurut saya uang itu tidak akan ada nilai jika apa yang dimakan tidak ada lagi. Ibarat dalam medan pertempuran, ketersedian pangan sangat menentukan kemenangan dalam pertempuran. Begitu juga, saat wabah covid-19 semakin meluas dan perang terbuka melawan corona sudah dimulai, maka pangan menjadi hal yang paling prioritas untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat, apalagi di kondisi covid-19 ini, Masa tanggap darurat covid-19 diperpanjang hingga 31 mei 2020. Artinya pembatasan untuk jumlah interaksi antar penduduk di Indonesia akan diperpanjang hingga Lebaran tahun ini. Terdapat berbagai efek yang ditimbulkan dari dibatasinya kegiatan dan kegiatan sosial. Efek langsung yang paling dirasakan setelah hampir satu bulan diterapkan physical distancing adalah berkurangnya pendapatan.

Fokus Supply Chain Pangan?Mungkinkah

Supply Chain untuk ketersedian pangan tidak boleh ditawar-tawar dan itu sudah harga mati untuk negara ini. Ketersedian pangan merupakan kedaulatan bagi seluruh rakyat indonesia. Pertama, saat ketersediaan pangan di dalam negeri harus dihitung kembali mengingat pemerintah dari awal menggagap enteng pandemi covid-19 ini dan otomatis kemudian pasar memberikan sinyal kenaikan harga, saat itulah peran pemerintah bisa menghitung dan meramalkan dari transmisi kenaikan harga di pasar sedetail mungkin yang berhubungan dengan hidup mati rakyat. Demikian sebaliknya, untuk mengurangi risiko tersebut, petani diberikan perhatian khusus dalam kapasitas petani sebagai garda terdepan dalam tenaga yang menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, penulis menilai, selain dokter, perawat dan tenaga medis lainnya berupaya berjuang melawan covid-19 juga dilakukan oleh para petani di seluruh Indonesia, mereka melakukan perlawanan dengan cara berproduksi secara berkelanjutan, menyediakan pangan untuk kebutuhan rakyat adalah kerja nyata yang terus ditingkatkan, mereka bekerja saat ini tentang bagaimana agar kebutuhan rakyat terpenuhi.

Kedua Kedaulatan petani pada supply chain ketersedian pangan berarti melihat kedaulatan rakyat seutuhnya. Untuk itu, mutlak diperlukan dukungan akademisi sebagai aktor intelektual dan pemerintah sebagai eksekutor pelaksana guna memperhatikan kepentingan petani kecil sebagai bagian garda terdepan saat covid-19 ini. Tanpa adanya sinergi pemikiran antara akademisi dengan pemerintah niscaya sektor pertanian akan tetap berjalan di tempat. Jadi sebetulnya Indonesia harus waspada karena masalah ketersedian pangan adalah indikator darurat. Mudah-mudahan covid-19 ini bisa cepat kita lalui, supaya kekhawatiran ketersedian pangan disaat pandemi ini bisa diatasi. Karena jika ketersedian pangan ini bermasalah, maka semua terkena dampak yang sangat besar ke sektor-sektor lainnya. Jangan sampai terjadi krisis pangan akibat covid-19. Segeralah berbuat sebelum terlambat.

Catatan Redaksi: Dosen/Peneliti Supply Chain Agroindustri -Penerima Beasiswa Program Doktor BUDI LPDP Program Pascasarjana Teknologi Industri Pertanian Universitas Andalas

Bagikan :